23 Jul
Pertemuan Tokoh dengan Sultan HB X Bahas Isu Hukum dan Korupsi
Pada Kamis, 23 Juli 2026, sejumlah tokoh penting mengadakan pertemuan dengan Sri Sultan HB X di Keraton Yogyakarta. Pertemuan tersebut berlangsung dari pukul 13.00 hingga 17.00 WIB dan dihadiri oleh Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, bersama anaknya, Alissa Wahid. Selain itu, hadir pula mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin serta mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif.
Usai pertemuan, Alissa Wahid mengungkapkan bahwa mereka membahas beberapa isu kebangsaan yang tengah menjadi perhatian, salah satunya adalah permasalahan penegakan hukum di Indonesia. Ia menekankan bahwa penanganan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dan tuntas.
Alissa menyatakan, penegakan hukum saat ini masih bersifat sektoral dan situasinya dianggap rawan. Hal ini diperparah dengan adanya krisis kepercayaan di kalangan masyarakat. “Masyarakat mempertanyakan apakah penegakan hukum yang dilakukan murni akibat pelanggaran atau ada agenda lain di baliknya,” ujarnya.
Laode M. Syarif juga menyoroti pentingnya integritas aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, KPK, hingga hakim. Ia menegaskan bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat, semua pihak harus menunjukkan kejujuran dan keteladanan dalam menjalankan tugas mereka. Menurutnya, kondisi saat ini membuat masyarakat skeptis terhadap penegakan hukum karena terungkapnya berbagai keburukan dalam institusi tersebut.
Amin Abdullah, seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, turut mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai Undang-Undang Perampasan Aset yang belum disahkan. Amin menilai bahwa pengesahan undang-undang ini sangat penting, karena korupsi di Indonesia sudah mencapai tahap yang memerlukan tindakan lebih optimal dalam penanganannya.
“Jika undang-undang tersebut diselesaikan dan disahkan, insya Allah semua hal lain akan mengikuti,” jelasnya. Dia juga menekankan pentingnya pemerintah untuk lebih transparan dalam memberikan pertanggungjawaban publik terkait setiap kebijakan yang diambil, bukan hanya kepada DPR tetapi juga kepada masyarakat.
Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.