22 Jul
Penyakit kardiovaskular tetap menjadi penyebab kematian utama di Indonesia. Menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), hanya menyediakan dokter, rumah sakit, dan teknologi yang memadai tidaklah cukup. Mereka menekankan perlunya membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan dalam negeri agar tidak memilih berobat ke luar negeri.
Ketua Pengurus Pusat PERKI, Dr. Ade Meidian Ambari, menyatakan bahwa perhatian publik saat ini seringkali terfokus pada kasus sengketa antara dokter dan pasien. Sementara itu, kesuksesan dokter Indonesia dalam menangani kasus-kasus kompleks jarang mendapatkan perhatian yang layak. Ia menegaskan bahwa kompetensi dokter spesialis jantung di Indonesia sebanding dengan negara-negara lain.
Dr. Ade memberikan perbandingan dengan Singapura, yang meskipun memiliki jumlah pasien lebih sedikit, keuntungan pengalaman klinis dokter Indonesia justru lebih banyak karena tingginya jumlah pasien. ‘Kelebihan mereka lebih mengarah pada publikasi ilmiah, sehingga lebih terkenal,’ ujarnya dalam jumpa pers pada ASMIHA 2026 di Jakarta.
Dari pengamatannya, membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kardiovaskular membutuhkan waktu yang tidak singkat. Ia juga mencatat bahwa jumlah dokter spesialis jantung masih terbatas dan distribusinya tidak merata. Saat ini, terdapat sekitar 2.200 dokter spesialis jantung, tetapi hanya sekitar 1.600 yang aktif memberikan pelayanan. Sekitar 60 persen dari mereka berada di Pulau Jawa dan Sumatera, sementara 40 persen kabupaten/kota di Indonesia masih kekurangan layanan dokter spesialis jantung.
PERKI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan kolegium untuk memastikan penempatan dokter spesialis di daerah didukung oleh fasilitas yang memadai. Hal ini penting agar dokter dapat memberikan pelayanan optimal, mengingat keberadaan peralatan dasar yang diperlukan. Selain distribusi dokter, perbaikan sistem pembiayaan juga dianggap vital untuk meningkatkan layanan kesehatan.
Di sisi lain, Dr. Ade mengakui bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kualitas layanan antara rumah sakit di Indonesia dan negara-negara tujuan berobat seperti Singapura. Berdasarkan pengalamannya, pelayanan di Singapura sangat memperhatikan kenyamanan dan pengalaman pasien, mulai dari kedatangan hingga kepulangan setelah perawatan.
Ia tidak menampik bahwa standar kualitas dan pelayanan yang tinggi tersebut perlu dipelajari dan diadopsi. Namun, ia menegaskan bahwa prioritas utama dalam sistem pelayanan kesehatan nasional harus tetap pada layanan gawat darurat yang bersifat menyelamatkan nyawa. ‘Setelah kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, kami akan terus mengembangkan kualitas layanan dan teknologi kesehatan secara bertahap,’ ungkapnya.
Ketua Kolegium Kardiologi Indonesia, Renan Sukmawan, menambahkan bahwa kompetensi dokter spesialis jantung Indonesia diatur berdasarkan standar yang setara dengan negara lain. Dokter yang ingin mengkhususkan diri dalam bidang tertentu, seperti intervensi jantung atau aritmia, harus menjalani pendidikan lanjutan (fellowship) selama satu hingga dua tahun sebelum mendapatkan sertifikasi subspesialis. ‘Kompetensi dokter jantung di Indonesia setara dengan dokter jantung di Amerika pada level spesialis,’ tambah Renan.
Kolegium juga berperan dalam menyusun standar kompetensi, kurikulum pendidikan, dan melakukan ujian bagi dokter sebelum mereka mendapatkan sertifikat kompetensi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa di bidang kardiologi, BPJS telah menjalin kerja sama dengan sekitar 3.200 rumah sakit, 3.000 klinik, dan 241 laboratorium kateterisasi jantung (cath lab) di seluruh Indonesia. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan proses kerja sama dengan 260 cath lab lainnya yang sedang berlangsung. ‘Kementerian Kesehatan juga memiliki program untuk memastikan setidaknya satu cath lab hadir di setiap kabupaten,’ tutupnya.
Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.