4 Apr
DPR Dorong Pemerintah Sesuaikan Harga BBM di Tengah Krisis Global
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, mendorong pemerintah untuk segera mempertimbangkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini disampaikan sebagai langkah mitigasi terhadap tekanan yang mungkin dihadapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, seiring dengan lonjakan harga minyak dunia yang mencapai level tertinggi.
Dalam pernyataannya, Lamhot memberikan apresiasi kepada pemerintah yang hingga saat ini belum menaikkan harga BBM. Namun, ia juga menekankan bahwa kondisi fiskal yang ada saat ini memerlukan langkah-langkah adaptif agar stabilitas anggaran negara tetap terjaga.
Lonjakan Harga Minyak dan Dampaknya
“Ketika harga minyak dunia melonjak hingga 140 dolar AS per barel, sementara asumsi dalam APBN hanya 70 dolar AS, maka tekanan terhadap fiskal menjadi sangat besar. Ini bukan situasi normal, melainkan kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat dan terukur,” ujar Lamhot di Jakarta, pada Sabtu, 4 April 2026, sebagaimana dilaporkan oleh Antara.
Ia menjelaskan bahwa lonjakan harga minyak global yang dua kali lipat dari asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 dapat membebani anggaran secara signifikan. Menurut Lamhot, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat menambah beban APBN hingga Rp 6 triliun. Dengan demikian, lonjakan harga hingga 70 dolar AS berpotensi meningkatkan tekanan hingga ratusan triliun rupiah.
Akar Masalah Kenaikan Harga Minyak
Lamhot menambahkan, kenaikan harga minyak ini dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan negara-negara seperti Iran, Amerika Serikat, dan Israel, serta potensi gangguan distribusi energi global, terutama di Selat Hormuz.
Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa penyesuaian harga BBM seharusnya dipahami sebagai kebijakan strategis, bukan sekadar kenaikan harga. “Jika dilakukan oleh pemerintah, ini adalah bagian dari upaya menopang beban APBN yang semakin berat. Ini bukan kebijakan populis, melainkan langkah realistis untuk menjaga stabilitas fiskal negara,” jelasnya.
Dampak Penyesuaian Harga BBM
Lamhot memperingatkan bahwa jika penyesuaian harga tidak dilakukan, beban subsidi dan kompensasi energi akan meningkat tajam, yang dapat melemahkan ketahanan fiskal nasional. “Jika langkah ini tidak diambil, kita berisiko membiarkan APBN kita terpukul sangat dalam akibat lonjakan harga minyak global,” ujarnya.
Ia mengungkapkan pendapatnya sejalan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, yang menekankan pentingnya kebijakan responsif terhadap dinamika global. “Pemerintah tidak sedang menaikkan harga semata, tetapi melakukan penyesuaian agar ekonomi nasional tetap stabil di tengah tekanan eksternal yang sangat kuat,” tambahnya.
Perlindungan Sosial untuk Masyarakat
Lamhot juga menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat, terutama kelompok rentan, agar dampak dari kebijakan ini dapat diminimalisir. “Penyesuaian harga harus diiringi dengan mitigasi dampak, sehingga masyarakat kecil tetap terlindungi. Itu adalah komitmen kami di DPR,” ungkapnya.
Ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk memahami konteks global di balik kebijakan energi dan memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Proudly powered byWordPress. Theme byWeblizar.